SKP Belum Efektif Gambarkan Kinerja ASN

08-03-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati R. W. saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024). Foto : Ubaid/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati R. W. mengkritik sistem penilaian ASN menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai masih belum efektif menggambarkan dengan akurat kontribusi seorang ASN terhadap kinerja instansi.

 

“Menurut saya ada hal yang harus diperbaiki menyangkut analisa-analisa kuantitatif dan kualitatif standart penilaian. Karena mohon maaf, sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai-nilai tersebut diisi sendiri oleh ASN yang bersangkutan," ujar Haeny usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024).

 

Selain itu, Anggota Legislatif Dapil Jatim IX tersebut juga menganggap bahwa SKP masih terlalu terfokus pada aspek kuantitatif, terutama berbasis capaian anggaran, tanpa mempertimbangkan kualitas atau dampak nyata dari pekerjaan yang dilakukan oleh ASN.

 

“Hal-hal yang masih menitikberatkan hal yang bersifat kuantitatif ini harus kita benahi bersama dan itu harus diperinci oleh masing-masing institusi yang berwenang. Saya sangat mengharapkan kita menekankan pada mental achievement dan kualitas kinerja dari ASN itu sendiri," imbuhnya.

 

Diharapkan dengan adanya dorongan ini, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem penilaian ASN, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. (uf/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...